 |
| Wakil Bupati Bengkalis saat membuka kegiatan asistensi SAKIP dan RPJMD di Pekanbaru. (Foto: Istimewa) |
BersamaKitaNews.com, Pekanbaru - Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso secara resmi membuka kegiatan asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di salah satu Hotel Kota Pekanbaru, Sabtu (26/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan diikuti secara zoom meeting oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Akhmad Hasmy beserta Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Dalam pernyataannya, Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso menegaskan komitmennya untuk mempercepat tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang akuntabel.
"Kami menekankan pentingnya sinergi antara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai alat ukur kinerja dan panduan pembangunan," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso.
Dikatakannya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukanlah sekadar dokumen formalitas saja, akan tetapi keduanya merupakan panduan kita dalam bekerja.
"Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini benar-benar terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian percepatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan kunci utama untuk mewujudkan visi Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera (Bermasa)," terangnya.
Tak hanya itu, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso meminta seluruh Perangkat Daerah untuk serius dalam menyusun laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memastikan bahwa implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berjalan sesuai rencana.
"Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Bengkalis dalam empat tahun terakhir, terjadi tren peningkatan yang cukup positif," jelasnya.
Lebih lanjutnya, untuk tahun 2020 Kabupaten Bengkalis meraih nilai 66,26 dan juga meningkat menjadi 67,12 di tahun 2021, serta tahun 2022 dengan nilai 67,44, dan naik lagi menjadi 68,05 pada tahun 2023, karena di seluruhnya masih dalam kategori predikat B.
"Prestasi membanggakan tercapai pada tahun 2024, di mana Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berhasil meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award dengan predikat BB," ujarnya lagi.
Ditambahkannya, dengan komponen nilai perencanaan kinerja 24,27, pengukuran kinerja 18,78, pelaporan kinerja 10,88, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 16,21. Namun demikian, kami juga mengingatkan agar capaian ini tidak membuat seluruh jajaran perangkat daerah cepat merasa puas.
"Masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan, demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Capaian ini harus menjadi pemicu semangat, bukan zona nyaman dan kita harus memiliki target yang lebih tinggi," tambahnya.
Oleh karena itu, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso juga mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk lebih serius dan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di unit kerja masing-masing. Kami beroptimis, apabila seluruh perangkat daerah memiliki kesungguhan dan kesadaran kolektif dalam memperbaiki perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi.
"Maka tidak hanya nilai evaluasi yang akan meningkat, tetapi yang jauh lebih penting adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak nyata, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan daerah yang tepat sasaran," tegasnya.
Kemudian itu, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso berharap kegiatan asistensi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta, baik dalam hal pemahaman teknis maupun dalam menyamakan persepsi, agar seluruh proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) benar-benar sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
"Kita ingin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas saja, akan tetapi benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang relevan, berdampak, dan dapat diwujudkan bersama dengan perencanaan yang matang dan akuntabilitas kinerja yang kuat, insya allah kita bisa membawa Bengkalis menuju tata kelola yang lebih maju dan terpercaya," pungkasnya.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Tenaga Ahli Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 Dr. Ing. Syawal Satibi, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Bengkalis Andris Wasono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bengkalis H. Toharuddin, dan Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
(Maj/Bkn)
