 |
| Bupati Bengkalis Kasmarni saat lakukan deklarasi dan penandatanganan. (Foto: Istimewa) |
BersamaKitaNews.com, Pekanbaru - Bupati Bengkalis Kasmarni melakukan kegiatan deklarasikan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama terkait Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dan Pemberantasan TPPO di Aula Polda Riau Kota Pekanbaru, Kamis (17/07/2025).
Kegiatan deklarasi dan penandatanganan ini dilakukan Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Forkopimda Riau, Gubernur Riau diwakili Pj Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang diwakili Aspidum Kejati Riau Silpia Rosalina.
Lalu, Pengadilan Tinggi Riau, Kepala BIN Daerah Riau Brigjend Pol Bambang Heri S, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjaddin diwakili Hendra, Bupati Kepulauan Meranti diwakili Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzammil dan Walikota Dumai diwakili Sekretariat Daerah Kota Dumai Indra Gunawan.
Kemudian disaksikan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Rinaldi, Gubernur Riau diwakili Pj Sekretariat Daerah Riau M. Job Kurniawan, dan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pemaparannya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa betapa miris modus dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerja migran non prosedural, oleh karena itu terhadap boss mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kita meminta Kapolda mencarikan hukuman yang paling berat.
"Baru pertama semenjak saya jadi Menteri, ada Polda yang memberantas sindikat perdagangan orang seperti ini. Maka dari itu, kita harus berterima kasih kepada Polda Riau dan Gubernur Riau," sebut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pencegahan perdagangan orang yang kerap menyasar masyarakat desa dan kelompok rentan, tentunya lewat kolaborasi dan koordinasi yang terjalin selama ini, akan memberikan dampak positif agar warga dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis terlindungi baik dari administrasinya maupun saat bekerja.
"Kami mengapresiasi langkah jemput bola dari Pemerintah Pusat dibawah Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terus memonitor kawasan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni.
Lebih lanjutnya, Bahkan Menteri juga akan mendirikan pos di setiap wilayah yang rentan terjadinya perdagangan orang. Ini merupakan sebuah terobosan yang harus kita apresiasi dan terima kasih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri.
"Dengan adanya deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan seluruh stakeholder dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis," pungkasnya.
Rangkaian kegiatan deklarasikan tersebut dihadiri, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Tenaga Ahli Bupati Suparjo bersama Yuhelmi dan Mustafa Kamal, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis Salman Alfarisi, Kepala Dinas Sosial Paulina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Emilda Susanti.
Kemudian, Kepala Dinas Kominfotik Suwarto, Kepala Dinas Perhubungan Adi Pranoto, Kepala Dinas Dagperin Zulpan, Kepala Dinas PUPR Ardiansyah, Kepala Bagian Kerjasama Dian Rachmadany, Kepala Bagian Umum Kevin Rafizariandi dan Kepala Bagian Prokopim Syafrizal.
(Maj/Bkn)
