 |
| Kasmarni bersama BPKP foto bersama usai pembukaan asistensi pengendalian korupsi. (Foto: Istimewa) |
BersamaKitaNews.com, Bengkalis - Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni membuka kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi yang digelar bersama BPKP Provinsi Riau di Ruang Rapat Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis, Senin (08/06/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang selama ini telah memberikan dukungan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
"Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah sebagai fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi. SPIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan," terang Bupati Kasmarni.
Dikatakannya, implementasi SPIP yang optimal akan mendorong pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga aset daerah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
"Upaya pengendalian korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada capaian nilai atau indikator semata, melainkan harus menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas," ucapnya.
Dijelaskannya, penguatan efektivitas pengendalian korupsi adalah kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP Provinsi Riau.
"Saat ini, Kabupaten Bengkalis mencatat skor SPIP sebesar 2,872, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,866, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,378," ungkapnya.
Tak hanya itu, Bupati Kasmarni juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam pengendalian intern dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Melalui kegiatan asistensi bersama BPKP, kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan efektivitas pengendalian korupsi di Kabupaten Bengkalis akan terus meningkat.
"Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana evaluasi dan perbaikan. Manfaatkan kegiatan ini untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konstruktif demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik," pungkasnya.
Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri seluruh pejabat penting, diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau Agung Tri Kartiwan beserta Tim, Sekretaris Daerah Bengkalis, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Perangkat Daerah, dan Para Camat se-Kabupaten Bengkalis.
